Beranda » BERITA » Sosialisasi Regulasi Memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Minggu, 22 Oktober 2017 - 10:43:19 WIB
Sosialisasi Regulasi Memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Diposting oleh : Administrator KPU Kota Magelang
Kategori: BERITA - Dibaca: 306 kali

Sosialisasi Regulasi Memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, Sabtu (21/10/ 2017) di Hotel Atria Kota Magelang Jalan Jenderal Sudirman No.42 Magelang.

Sebagai narasumber adalah Dosen Ilmu Pemerintahan Undip Semarang Dra. Fitriyah, MA , Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sri Sumanta, SH  dan Anggota KPU RI Wahyu Setiyawan, S.IP., MSi. Adapun selaku moderator yakni Anggota KPU Kota Magelang Iwan Dono Indarto.

Dalam sambutannya Ketua KPU Kota Magelang Drs. Basmar Perianto Amron menjelaskan latar belakang pelaksanaan kegiatan sosialisasi regulasi adalah memberikan informasi kepemiluan kepada masyarakat Kota Magelang yang diwakili oleh peserta undangan yang terdiri dari tokoh Agama, tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Kaum Difabel, Guru PKN, Pelajar dan Mahasiswa, Organisasi Masyarakat, Kepemudaan. Regulasi Pemilu yang sifatnya dinamis dalam artian terjadi revisi/perubahan dalam rangka penyempurnaan baik Undang – Undang maupun peraturan pendukung lainnya dengan maksud agar penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang lebih berkualitas baik secara tertib administrasi maupun peningkatan partisipasi masyarakat. Diharapkan dengan sosialisasi regulasi peserta dapat memahami pentingnya peran serta warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu, karena dengan tingginya partisipasi maka akan dihasilkan pemimpin dengan legitimasi yang tinggi pula, serta dalam memilih wakil rakyat (Pemilihan Legislatif) maupun pemimpin (Pilkada dan Pilpres) masyarakat semakin cerdas memilih dengan mempelajari visi, misi dan program yang ditawarkan. Diharapkan pula setelah mengikuti kegiatan sosialisasi regulasi peserta untuk peduli dan menyebarluaskan informasi kepemiluan kepada komunitas maupun jaringan sosial di sekitarnya,”kata Basmar.

Wahyu Setiawan S.IP., MSi dalam pemaparannya menyampaikan tentang Pokok-pokok Perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu diantaranya menjelaskan tentang Hak memilih dan perubahan DPT, yakni Kriteria sebagai pemilih tidak mengalami perubahan, WNI yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah pernah kawin, bukan anggota TNI/Polri, Pemerintah menyediakan DAK2 sebagai bahan penyusunan Dapil DPRD Kab/Kota dan DP4 sebagai bahan penyusunan daftar pemilih, DAK2 dan DP4 diserahkan paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara, terdapat proses sinkronisasi DAK2 dan DP4 antara KPU dan Pemerintah paling lama 2 bulan, hasil sinkronisasi diserahkan kepada KPU paling lambat 14 bulan sebelum pemungutan suara, Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih, KPU Kab/Kota menyandingkan DP4 dengan DPT Pemilu terakhir untuk bahan penyusunan daftar pemilih.

Sementara itu, Sri Sumanta, SH menyampaikan fungsi pengawasan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017, yakni pencegahan dan penindakan, pencegahan adalah Rangkaian aktivitas yang bertujuan mencegah timbulnya perbuatan—dari pihak-pihak yang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran. sedangkan Rangkaian aktivitas adalah Tindakan mana melalui penerangan kepada subjek perbuatan untuk mencegah (pelanggaran).

Dra. Fitriyah, MA menyampaikan pemaparannya tentang peran serta masyarakat sipil dalam pelaksanaan pemilu yang menggembirakan, yaitu ada penyelenggara Pemilu netral dan profesional ,ada kompetisi  yang jujur dan terbuka  bagi semua peserta pemilu, ada pemilih yang bebas untuk memertimbangkan, mendiskusikan dan memutuskan  pilihannya. 

 

 



0 Komentar :