Beranda » BERITA » Bimtek Penyusunan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2019
Sabtu, 26 Mei 2018 - 12:57:39 WIB
Bimtek Penyusunan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2019
Diposting oleh : Administrator KPU Kota Magelang
Kategori: BERITA - Dibaca: 102 kali

Magelang, kpud-magelangkota.go.id-  Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan  Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2019 bagi  PPK  dan PPS Se-Kota Magelang, pada Jumat (25/05) di Hotel Trio Plaza, Jalan Jenderal Sudirman No. 72 Magelang.

Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat semakin mudah menyusun laporan pertanggungjawaban pada kegiatan Pemilu Tahun 2019, dan jangan sampai dalam kegiatan tersebut terjadi ketidaksinkronan antara kegiatan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Penyampaian materi yang pertama oleh Basmar Perianto Amron dan Nuke Ardinia selaku Divisi Keuangan dan logistik, materi yang disampaikan tentang Penyusunan Laporan Output Kegiatan. Sesuai dengan Surat Setjen Nomor 590 Tahun 2018 yang intinya menyampaikan bahwa untuk Badan Adhoc anggaran dibulan Maret dan April honornya bisa dicairkan, tentunya dalam pencairan ada beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu ada output atau bukti dukung kegiatan dari penerimaan honor. Nuke menambahkan bahwa “kita sama-sama memecahkan masalah kaitannya dengan output kegiatan agar anggaran dapat dikelola dengan baik”,ujarnya.

Sementara itu, Ira Wahyu Catur K Plt.Sekretaris KPU Kota Magelang menyampaikan mekanisme pertanggungjawaban anggaran, dan menekankan bahwa sekretaris PPK/ sekretaris PPS/ketua KPPS bertanggung jawab secara formil dan materil terhadap perintah pembayaran yang dikeluarkan dan penggunaan bukti sah yang membebani anggaran. Ia menambahkan “Sekretaris PPK dan PPS dapat melakukan perikatan dengan pihak lain, Staf urusan keuangan Sekretariat PPK/PPS bertanggungjawab terhadap uang kegiatan Tahapan Pemilu 2019 yang diterimanya, Staf urusan keuangan Sekretariat PPK/PPS Wajib menatausahakan penerimaan dan pengeluaran uang yang berasal dari dana kegiatan Tahapan Pemilu 2019 dengan membuat buku kas umum sederhana, Pengeluaran uang untuk membiayai kegiatan Tahapan Pemilu 2019 di PPK/PPS atas perintah Sekretaris PPK dan PPS, dan tidak diperkenankan atas perintah lain selain Sekretaris PPK dan PPS, Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) untuk Melaksanakan tugas/pekerjaan ditandatangani oleh Sekretaris PPK/PPS”,tambahnya.

 



0 Komentar :