Magelang, kpud-magelangkota.go.id- Rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)Pemilu Tahun 2019 Kota Magelang yang di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang, pada Senin (11/01/2019) yang bertempat di Rumah Makan Keboen Semilir Magelang.

Hadir dalam acara Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta Sekretaris PPK, dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) beserta Sekretaris PPS Se Kota Magelang.

Dalam Sambutannya Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron menyampaikan bahwa penyelenggara Pemilu harus mempersiapkan segala kebutuhan untuk Pemilu 2019, diharapkan pelaksanaan hari H berjalan lancar, dengan pelaksanaan yang berkualitas, nanti output nya pun akan berkualitas, dan sebagai penyelenggara yang diberikan kewenangan Negara untuk pelaksanaan pemilu dalam menjalankan tugas harus bekerja dengan jujur dan adil.  Tahapan saat ini adalah tahapan pembentukan KPPS, dalam pembentukan KPPS harus benar-benar cermat.”tegasnya.

Selanjutnya penyampaian materi oleh Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM Bambang sarwodiono tentang Pembentukan KPPS, diantaranya tentang tugas pokok dan fungsi KPPS yakni mengumumkan  daftar  pemilih  tetap  di TPS; menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu; melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan melaksanakan tugas  lain  sesuai  dengan   ketentuan  peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Divisi Hukum Srie Nugraheni menyampaikan Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017).

Kode Etik dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu agar memiliki integritas dan professional. Penyelenggara pemilu yang berintegritas dan professional berkontribusi bagi pemilu yang jujur dan adil.