Yogyakarta, kpud-magelangkota.go.id- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia periode 2012 - 2017 Ferry Kurnia Rizkiyansyah sebagai narasumber untuk mengawali Bimbingan Teknis (bimtek) pada hari ke dua, Yogyakarta, Sabtu (16/11/2019)  

Proses melahirkan pemimpin tidak hanya di ranah KPU namun partai politik wajib mengawal proses ini. Demokrasi untuk kesejahteraan masyarakat dengan sistem efektifitas: sistem pemerintahan presidensil (efective government), efesiensi pembiayaan penyelenggaraan pilkada (efficient government), penataan siklus penyelenggaraan pemilu secara nasional (election cycle management).

Dinamika pilkada serentak, adanya calon tunggal di tiga daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya (Jabar), Kabupaten Blitar (Jatim) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT) dan beberapa daerah lainnya, kasus Pilwalkot yang dimenangkan oleh kotak kosong, sehingga kembali pilkada di 2020, Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan daerah yang calonnya tunggal tetap menyelenggarakan pemilihan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menghapus larangan calon punya konflik kepentingan dengan petahana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan Anggota DPR, DPD dan DPRD wajib mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang membolehkan mantan narapidana maju sebagai kandidat tanpa jeda waktu lima tahun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan PNS, TNI, POLRI, BUMN dan BUMD tetap wajib berhenti dari statusnya saat telah ditetapkan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 yang mengubah basis dukungan calon perseorangan dari jumlah penduduk menjadi jumlah pemilih.

Mekanisme pemetaan target pemilih menjadi strategi khusus untuk menggaet para pemilih agar tingkat partisipasi masyarakat meningkat.

"jangan sampai pemilih Kota Magelang terkena pragmatisme politik uang" pesan ferry

Sukses pilkada bukan hanya milik penyelenggara, sukses milik bersama