Magelang, kpud-magelangkota.go.id- Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) gelar Sosialisasi Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 secara daring, Sabtu (20/06/2020) yang diikuti oleh KPU dan Bawaslu di 270 daerah penyelengara Pemilihan Serentak Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 merupakan Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahri, SSTP, M.Si, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri sebagai penyaji materi pada acara sosialisasi. Bahri menyampaikan mekanisme teknis perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan pemilihan dalam NPHD sebagaimana dalam pasal 14 ayat (1) s.d ayat (4), sebagai berikut :

  1. Perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan pemilihan dalam NPHD untuk memenuhi kebutuhan optimalisasi penyesuaian tahapan pemilihan lanjutan yang disebabkan pandemi Covid-19 serta penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium penyelenggara pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  2. Perubahan dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran hibah dalam NPHD.
  3. Permohonan usulan perubahan disampaikan kepada kepala daerah. Kepala daerah wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan usulan perubahan rincian dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan atas usulan perubahan, dan hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara.

Lebih lanjut, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bahri menambahkan perubahan besaran dan rincian NPHD  dapat dilakukan setelah penetapan pasangan calon, apabila terjadi hal-hal sebagaimana tersebut dalam pasal 17 ayat (1) yakni terdapat perubahan jumlah pasangan calon, penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan. Selanjutnya pada pasal 17 ayat (2), penyesuaian besaran dan rincian NPHD termasuk dapat dilakukan, apabila terdapat penyesuaian perubahan tahapan dan penyesuaian standart kebutuhan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ujar Bahri.

Menutup materi, Bahri menegaskan bahwa pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap. Apabila bertahap, pencairan tahap kesatu paling sedikit 40% dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatangan NPHD. Tahap kedua paling sedikit 60% dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Sebagai informasi, bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 telah ditetapkan statusnya sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai bencana nasional, yang menyebabkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Serentak Tahun 2020 ditunda tahapan penyelenggaraannya. Tahapan pemilihan lanjutan sudah ditetapkan, hari H pemungutan suara pada hari Rabu, 9 Desember 2020. Tahapan pemilihan lanjutan  berdampak pada penyesuaian perubahan rincian pendanaan pemilihan yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Red.Ira Wahyu CK)