Magelang, www.kpud-magelangkota.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah selenggarakan rakor persiapan pengadaan perlengkapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 untuk pelaksanaan kegiatan verifikasi dukungan calon perseorangan dan kegiatan pencocokan dan penelitian pada Pemilihan Tahun 2020, Selasa (22/06/2020). Rakor diikuti oleh Ketua KPU, Sekretaris, Pejabat Komitmen dan Pejabat Pengadaan penyelenggara pemilihan sejumlah 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Ikhwanudin, S.Ag, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, saat rakor menyampaikan, “berdasarkan Surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 4080/APS/O6/2O2O tanggal 16 Juni 2020 dan Nomor: 4382/Aps/06/2o2o tanggal 19 Juni 2020, menyatakan bahwa pengadaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan dan kegiatan pencocokan dan penelitian, yang harus dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli tahun 2020 merupakan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat sehingga dapat dilaksanakan mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan corona virus Disease 2019 (Covid-19).

Lebih lanjut, dalam paparannya Ikhwanudin menjelaskan “pengadaan barang/jasa untuk perlengkapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-1 memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

  1. Pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk pencegahan Covid-19 pada tahapan pemilihan dapat juga dilaksanakan dengan swakelola. Namun jika output pengadaan masih dapat dicapai melalui mekanisme pengadaan normal maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) meminta penyedia untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang;
  3. Dalam pelaksanaan proses pemilihan penyedia, PPKom disarankan melakukan upaya-upaya yang berorientasi pada value for money serta mendokumentasikan secara cermat dengan tetap memperhatikan prinsip transparan dan akuntabel; dan
  4. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan wajib mematuhi Etika Pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pada akhir pelaksanaan rakor, Sekretaris KPU Kota Magelang, Ira Wahyu Catur K melaporkan “Pengadaan dukungan perlengkapan untuk pencegahan Covid-19 pada kegiatan pencocokan dan penelitian di Kota Magelang sedang proses dilaksanakan, dengan penganggaran bersumber dari Hibah Pemerintah Kota Magelang”.