Dalam pembangunan demokrasi, rakyat yang berdaulat adalah suatu keniscayaan. Pemilihan pemimpin secara langsung dinilai lebih merepresentasikan kedaulatan rakyat. Demi mendapatkan pemimpin dengan legitimasi yang kuat dan sah, dalam prosesnya haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, adalah yang ke-4 kalinya dari rangkaian pemilihan serentak di Indonesia. Sebelumnya, pemilihan serentak dimulai tahun 2015, berlanjut pada tahun 2017 dan 2018. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 (Pemilihan), adalah bagian dari pelaksanaan pemilihan serentak di tahun 2020. Sebagaimana diketahui, pada tahun ini terdapat 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang akan melaksanakan Pilkada.

Dalam setiap gelaran Pilkada, terdapat dua tahapan yang secara garis besar menaungi rincian pelaksanaannya, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi perencanaan program dan anggaran, penyusunan regulasi, pembentukan badan penyelenggara adhoc, pendaftaran pemantau dan pemutakhiran daftar pemilih. Selanjutnya, tahapan penyelenggaraan meliputi pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilihan serta pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Sampai dengan saat ini, KPU Kota Magelang telah melaksanakan beberapa tahapan persiapan, di antaranya tahapan perencanaan program dan anggaran, penyusunan regulasi, dan pembentukan badan penyelenggara adhoc. Sedangkan tahapan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat pada pertengahan Juli 2020 adalah pemutakhiran data pemilih kemudian disusul pencalonan pada akhir Agustus 2020. Berikut adalah selayang pandang atau gambaran singkat dari beberapa tahapan yang akan dilaksanakan:

  1. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan yang paling mendasar bagi setiap Pilkada, sebab di tahapan ini diberikan jaminan kepastian hak politik kepada masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Tingkat keakuratan hasil penyusunan daftar pemilih turut menentukan kualitas serta keabsahan dari suatu pemilihan.

Disamping itu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan menjadi dasar pengadaan perlengkapan dan logistik pemilihan, seperti jumlah surat suara serta alat kelengkapan pemungutan suara. Karenanya, daftar pemilih juga disebut sebagai  "ruh" dari tahapan Pemilihan.

Adapun data pemilih hasil sinkronisasi DP4 dari Kemendagri dengan DPT Pemilu 2019 untuk Kota Magelang sebanyak 98.404 pemilih. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit), sebelum diproses menjadi DPT. Pada dasarnya, coklit dilakukan untuk menghapus data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (meninggal/pindah/alih status) atau menambahkan data warga yang belum terdaftar sebagai pemilih dengan catatan sudah memiliki hak pilih. Dengan adanya perubahan jadwal pemungutan suara menjadi 9 Desember 2020, tentunya ada tambahan data pemilih pemula, yakni mereka yang telah berusia 17 tahun pada saat digelarnya pemungutan suara.

        2. Pencalonan

Tahapan pencalonan dapat dikatakan sebagai tahapan yang paling "seksi" dalam Pemilihan, mengingat dalam prosesnya banyak mengundang perhatian. Masyarakat akan memantau dan memperhatikan sepak terjang dari kandidat yang akan dipilihnya. Ada 2 jalur untuk mendaftarkan diri sebagai calon yaitu jalur partai politik dan jalur perseorangan/independen.

  1.  Jalur Partai Politik

Pencalonan melalui jalur partai politik dipersyaratkan dengan ketentuan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang mendapatkan minimal 20% kursi yang ada di DPRD. Untuk Kota Magelang, karena kursi di DPRD berjumlah 25, maka pendaftaran pasangan calon dapat dilakukan oleh partai atau gabungan partai yang paling sedikit mempunya 5 kursi di DPRD Kota Magelang.  Komposisi kursi di DPRD Kota Magelang sebagai berikut:

  • PDI Perjuangan                           : 9 kursi
  • Partai Keadilan Sejahtera          : 3 kursi 
  • Partai Golkar                                : 3 kursi
  • Partai Kebangkitan Bangsa         : 3 kursi
  • Partai Demokrat                           : 3 kursi
  • Partai Hanura                              : 2 kursi
  • Partai Gerindra                            : 1 kursi
  • Partai Perindo                              : 1 kursi

Dari komposisi kursi tersebut, yang dapat mencalonkan tanpa bergabung dengan partai lain hanyalah PDI Perjuangan, sementara untuk partai lain harus berkoalisi demi memenuhi syarat pencalonan paling sedikit 5 kursi.

       b. Jalur Perseorangan

Pencalonan melalui jalur perseorangan harus memenuhi syarat prosentase jumlah minimal dukungan terhadap DPT pada pemilu/pemilihan terakhir. Untuk Kota Magelang, jumlah DPT pada Pemilu 2019 adalah 91.331 pemilih dan ketentuan prosentase dukungannya adalah 10% yang tersebar paling tidak di dua kecamatan. Sampai dengan batas akhir penyerahan syarat dukungan bagi calon perseorangan, tidak ada masyarakat yang menyerahkan syarat dukungan bagi calon perseorangan. Dengan demikian Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 tidak diikuti oleh calon perseorangan.

        3. Kampanye

Kampanye merupakan bentuk komunikasi politik untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh para calon. Masa kampanye dalam pemilihan dimulai tiga hari setelah penetapan pasangan calon oleh KPU dan berakhir tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Tiga hari menjelang pemungutan suara merupakan masa tenang.

Dalam Pemilihan, kampanye dilakukan oleh KPU dan pasangan calon. Kampanye yang dilakukan oleh KPU berupa pembuatan bahan kampanye dengan jumlah tertentu, pengadaan dan pemasangan alat peraga kampanye, debat kandidat atau debat publik, juga kampanye di media massa. Sedangkan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dapat berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan kampanye di media massa.

Di masa pandemi covid-19 ini, terdapat larangan kampanye dalam bentuk rapat umum dan kampanye dalam bentuk lain seperti pentas seni, lomba olah raga, serta bazaar. Demi keselamatan masyarakat, pelaksanaan kampanye dihimbau secara virtual.

        4.    Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan dan penghitungan suara adalah tahapan inti dari keseluruhan kegiatan Pemilihan. Pada tahap ini pemilih akan menyerahkan kedaulatannya kepada calon yang dipilih. Oleh karena itu, tahapan ini sering disebut sebagai “mahkota" Pemilihan. Dalam pelaksanaannya akan ada 233 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang melayani pemilih di wilayah Kota Magelang.

Apabila pemungutan suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilih untuk menentukan calon pilihannya, maka penghitungan suara adalah kegiatan untuk menghitung jumlah suara yang diperoleh oleh setiap pasangan calon di TPS.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berlanjut pada rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di tingkat kota. Melalui tahapa rekapitulasi di tingkat kota akan diketahui jumlah perolehan suara dari masing-masing calon sebagai dasar penetapan calon terpilih.

5.    Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Pasca rekapitulasi di tingkat kota, ada masa untuk diajukannya sengketa hasil rekapitulasi ke Mahkamah Konsitusi (MK). Hal ini dilakukan jika terdapat pasangan calon yang merasa dirugikan dengan proses pemilihan sampai dengan penghitungan suara.

Apabila tidak ada pasangan calon yang mengajukan gugatan ke MK, penetapan calon terpilih segera dilakukan. Selanjutnya KPU akan menyampaikan calon terpilih kepada Gubernur untuk dilantik sebagai walikota dan wakil wali kota. Namun ketika ada pasangan calon yang mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke MK, maka penetapan pasangan calon terpilih menunggu putusan MK. Dengan telah ditetapkannya wali kota dan wakil wali kota terpilih, baik ada maupun tidak ada sengketa di MK, maka selesai sudah seluruh tahapan Pemilihan.

Demikian sekilas tahapan Pemilihan yang akan dilaksanakan KPU Kota Magelang. Semoga dapat memberikan gambaran proses jalannya Pemilihan, khususnya bagi masyarakat Kota Magelang. Pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi-covid 19 adalah tantangan tersendiri bagi kita semua. Terlepas dari hal tersebut, kita harus tetap optimis dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi demi penyelenggaraan Pemilihan yang berintegritas. (Red. Basmar Perianto/Foto.KPU Kota Magelang)